Namun Marianus tak mau disalahkan, ia menyatakan pihak bandara dan Merpati telah diperingatkan tentang pemblokiran pada Jumat (20/12) sore. Namun penerbangan itu tak menggubris ancaman sang bupati.
"Merpati kan sudah tahu, mereka terbang itu tanggal 21 Desember. Saya berjuang untuk tiket tanggal 20 Desember dari pukul 13.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA, saya sudah kasih tahu pemblokiran tanggal 21 Desember itu pas pukul 16.00 WIB tanggal 20 Desember," kata Marianus saat berbincang dengan dradioqu.com, Minggu (22/12/2013).
Seperti yang diketahui, Satpol PP Kabupaten Ngada mendapatkan perintah dari Marianus untuk memblokir landasan menggunakan mobil. Alhasil sebuah penerbangan Merpati dengan rute Kupang-Turelelo Soa harus kembali ke Bandara El Tari Kupang.
Pejabat yang juga politisi PAN itu mengaku ancaman dikeluarkan karena pihak Merpati tak melayaninya dengan baik saat hendak memesan tiket. Baginya, pengguna fasilitas seperti bandara yang berasal dari pajak masyarakat Kabupaten Ngada harus turut bertanggungjawab pada pembangunan daerah.
"Saya merasa ini bandara fasilitasnya kan pakai uang rakyat, kami yang siapkan dan persoalan bandara kami yang menyelesaikan seperti pembebasan lahan. Kamu pakai fasilitas itu, kami tidak persoalkan, kami juga tidak pernah minta tiket gratis. Kamu yang mencari uang di daerah ini juga harus memiliki rasa tanggung jawab ke daerah," kata Marianus.
Akibat tak mendapatkan penerbangan Sabtu (21/12) pagi itu, Marianus pun memohon DPRD Kabupaten Ngada untuk menunda rapat paripurna yang hendak membahas penetapan APBD tapi permintaannya tidak dikabulkan. Sehingga bagi Marianus, tindakan Merpati yang disebutnya 'telah merugikan' Kabupaten Ngada itu adalah ketidakadilan.
"Pengadaan bandara itu dari uang rakyat, APBD Kabupaten Ngada yang kecil ini. Mereka tak bertanggungjawab, kami yang bayar dan bangun kabupaten ini, tapi kalau mereka yang menggunakan fasilitas daerah untuk keuntungannya, tidak adil," tutup Marianus.
Posting Komentar