Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menutup Rapat
Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2014 di Gedung Gatot Subroto Mabes TNI
Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 13 Januari. Dalam amanatnya Panglima
menyampaikan TNI harus membangun semangat baru, untuk berubah dari
pemikiran tradisional ke arah yang lebih progresif, namun tidak merubah
tradisi dan jatidiri TNI.
Dalam siaran pers yang diterima
detikcom, Senin (13/1/2014), Panglima didampingi Kasad Jenderal TNI
Budiman, Kasal Laksamana TNI DR. Marsetio, dan Kasau Marsekal TNI I.B.
Putu Dunia, untuk menutup Rapim TNI.
Pada Rapat Pimpinan tahun
2014 tersebut, Panglima TNI memberikan penekanan diantaranya: Pertama,
pahami, lanjutkan dan implementasikan program reformasi birokrasi TNI di
satuan masing-masing secara berkelanjutan pada aspek doktrin, struktur
dan administrasi, khususnya aspek kultur dan mindset personel TNI, baik
dalam konteks tugas dan jabatan maupun dalam konteks peran TNI dalam
membangun komunikasi sosial. Hal ini penting untuk menjadi concern para
perwira sekalian, karena reformasi birokrasi TNI merupakan roh, yang
harus menjiwai semua kebijakan, program dan kegiatan serta sistem
organisasi TNI yang akan digerakan, termasuk upaya mengeliminasi ego
sektoral dan dalam rangka mewujudkan motto “Bersama Rakyat TNI Kuat”,
sebagai upaya meningkatkan kepercayaan rakyat kepada TNI, yang saat ini
rakyat percaya bahwa TNI telah berpihak kepada rakyat.
Kedua,
dalam kaitan kebijakan pembangunan kekuatan dan kemampuan pokok minimum
TNI, ditekankan kepada staf perencana di jajaran TNI, untuk menyusun
rencana pengembangan kekuatan (bangkuat) dan pengembangan kemampuan
(bangpuan) secara cerdas dalam koridor interoperabilitas TNI, salah
satunya dengan menghidupkan kembali dewan kebijakan penentu (wanjaktu)
alut dan alusista. Kemudian, kepada staf wasrik di jajaran TNI untuk
mengawal segala kebijakan, program dan kegiatan TNI, dalam hal ini
program bangkuat dan bangpuan MEF TNI, agar program dan anggaran efektif
pada track yang telah ditetapkan, serta agar terhindar dari
kecenderungan penyimpangan, sekaligus sebagai upaya meningkatkan public
image bahwa TNI telah profesional.
Ketiga, tingkatkan hubungan
kerja dan sinergitas usaha dengan pemerintah daerah dan Polri, baik
dalam konteks tugas dan optimalisasi peran TNI, serta hal lain bagi
kepentingan organisasi. Hal ini penting untuk menjadi modal bagi
keberadaan TNI di tengah masyarakat dalam percepatan penyelesaian
persoalan, baik bagi kepentingan pemerintah daerah dan Polri maupun bagi
kepentingan TNI, termasuk dalam mempertahankan aset pertanahan TNI dan
penyelesaian sengketa lahan TNI dengan masyarakat dengan Pemerintah
Daerah (Pemda) setempat secara persuasif. Pada sisi lain, pelajari
peraturan perundangan di pusat dan di daerah untuk mencari peluang
pelibatan peran TNI lebih dalam di daerah, seperti peluang instruksi
Presiden nomor 2 tahun 2013, pada pembentukan Pusdalsos dan Pusdalsis
sehingga kepentingan TNI dapat diakomodasi dan menjadi bagian dari APBD,
serta beberapa peluang dari instansi lainnya, guna optimalisasi peran
TNI di wilayah perbatasan dan pulau terluar/terdepan sebagai bagian dari
percepatan pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.
Keempat,
pahami bahwa early warning system TNI adalah intelijen dan teritorial,
karena apapun kegiatan dan tugas TNI, akan sangat tergantung kepada
kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial, yang kedua kemampuan
tersebut harus dimiliki oleh setiap personel intelijen dan personel
teritorial. Inilah sesungguhnya pasukan TNI terdepan, yang menjadi
bagian dalam paradigma perang modern, guna mengelaborasi serta
mengeksploitasi potensi daerah. Intelijen dan Teritorial harus mampu
menciptakan kondisi dan mengkondisikan kondisi untuk digunakan bagi
kepentingan peran dan tugas TNI.
Kelima, para perwira merupakan
pemimpin yang dalam setiap statement, sikap dan tindakan mengandung
konsekuensi moril, politis dan hukum, terlebih dalam kaitan demokrasi,
serta netralitas TNI dalam perpolitikan nasional. Pegang teguh komitmen
netralitas TNI dalam Pemilu tahun 2014 dan suksesi kepemimpinan
nasional. Jangan mengurangi penilaian masyarakat tersebut dengan
kegiatan yang cenderung memihak kepada salah satu partai politik.
Lebih
lanjut Panglima TNI menyampakan, tingkatkan disiplin prajurit dan
pemahaman tentang pentingnya netralitas TNI, dalam menjamin terciptanya
keamanan yang kondusif, dan saya selaku pimpinan TNI tidak akan
memberikan toleransi terhadap pelanggaran netralitas TNI. Tingkatkan
kesiapsiagaan satuan dan pedomani kebijakan penyiapan satuan dalam
mendukung pengamanan Pemilu tahun 2014, yang hanya bersifat penebalan
dan tidak terlibat langsung, dengan minimal kekuatan dukungan satu
peleton.
“Laksanakan koordinasi sejak dini dengan Polri,
khususnya terkait rencana pelibatan pengamanan pelaksanaan tahapan
Pemilu tahun 2014 berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bersama,
khususnya dalam pemahaman prosedur, penetapan siapa, bilamana dan dimana
berbuat dan bertanggungjawab termasuk anggaran, serta pemahaman hukum
dan HAM”, tutup Panglima TNI.
Posting Komentar