PDIP Tolak Dana Saksi Parpol Rp 54,5 M Dibiayai Negara

Jakarta - Setelah Partai NasDem, kini PDIP juga tegas menolak dana saksi dari partai politik sebesar Rp 54,5 miliar yang pencairannya melalui Bawaslu. PDIP menilai stimulus honor saksi tidak sesuai dengan semangat berdikari partai.

"PDI Perjuangan berketapan untuk menolak dana saksi yang akan dibiayai negara," kata wasekjen PDIP Hasto Kritianto kepada dradioqu.com
, Senin (27/1/2014).

"Sebagai partai yang memiliki semangat gotong royong, dan dalam upaya mewujudkan kedaulatan partai, maka untuk dana saksi, DPP Partai telah memutuskan untuk menolak dana saksi tersebut," imbuhnya.

Menurutnya, stimulus yang diberikan melalui uang negara sangat lah tidak sesuai dengan upaya mewujudkan kedaulatan dan keberdikarian partai politik.

"Saksi PDI Perjuangan dipersiapkan tidak hanya untuk mengawal seluruh tahapan pemungutan suara dan pengamanan perolehan suara. Saksi sebagai ujung tombak partai juga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk kecurangan," papar Hasto.

Hasto mengatakan, pemerintah jangan sederhanakan saksi hanya dari aspek dana saksi, tugas saksi akan lebih ringan selama pemilu berjalan jujur dan adil.

"Jadi sebaiknya pemerintah membantu KPU saja agar persoalan dapat segera selesai, dan tidak ada aparat pemerintah yang berpihak pada partai-partai tertentu," tegasnya