Jakarta - Masalah korupsi di Indonesia masih saja
terjadi dan beberapa di antaranya dilakukan oleh pejabat atau kepala
daerah. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melihat masalah
korupsi sekarang ini telah menjadi dasar pelanggaran HAM."Politik bukan masalah DPR atau rakyatnya, tetapi yang merusak adalah korupsinya," ujar Denny di Kongres Kebangsaaan Forum Pemred, Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).
Menurut Denny, Indonesia beberapa kali merubah sistem pemerintahannya dari presidential menuju parlementer atau sebaliknya, termasuk soal pemerintahan yang bersifat sentralistik dan disentralisasi. Namun masalah Indonesia tidak terletak pada sistem itu, melainkan pada semangat antikorupsinya.
"Pelanggaran HAM yang mendasar adalah korupsi. Apapun sistemnya di sana, tapi yang penting harus antikorupsi," terangnya.
Solusi selanjutnya adalah dengan memaksimalkan unsur positif dan menekan nilai negatif pada sistem pemerintahan saat ini. Karena Denny melihat sistem demokrasi sekarang masih diwarnai praktek korupsi.
"Demokrasi yang kita hasilkan tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi. Karena kita tidak akan pernah menemukan sistem yang sempurna," imbuhnya.
Posting Komentar