Jakarta - Meski sempat menyatakan putusan MK tentang
uji materi UU Pilpres merupakan keputusan yang pas, namun kini Partai
Gerindra menyatakan MK perlu dikritik. Soalnya, ada jeda waktu panjang
antara diketoknya putusan pada 26 Maret 2013 hingga pembacaan putusan
pada 23 Januari 2014."Saya kira MK perlu dikritik soal ini. Mengapa MK baru mengumumkan hasil putusannya sekarang, kalau betul itu sudah dibuat jauh hari sebelumnya?" kata anggota dewan pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat kepada detikcom, Minggu (26/1/2014).
Untuk itu, Gerindra meminta MK menjelaskan kepada publik mengapa putusan yang menyatakan Pilpres dan Pileg serempak itu baru diumumkan Kamis (23/1) kemarin. Entah apa yang terjadi saat-saat waktu penundaan pembacaan putusan itu.
"Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam jeda waktu itu. MK tidak boleh memutuskan berdasarkan pertimbangan politik. Harus berdasarkan pertimbangan ketatanagaraan," ujar Martin.
Martin menerangkan, putusan yang dibuat oleh MK seharusnya segera dibacakan tanpa menunggu waktu lama. Jika putusan segera dibacakan, bisa jadi Pemilu serentak seperti yang diputuskan MK untuk 2019 bisa diputuskan untuk Pemilu 2014.
"Kalau dulu putusan itu diumumkan secepatnya, Pemilu 2014 bisa serentak (antara Pilpres dan Pilegnya)," sesal Martin.
Sebelumnya, pihak pengaju uji materi Effendi Ghazali mengungkapkan bahwa dirinya pernah bersurat ke MK pada 30 Mei 2013, menanyakan kapan putusan uji materinya yang telah diputus tanggal 26 Maret 2013 itu akan dibacakan. Ternyata, Effendi mendapat jawaban bahwa MK masih belum selesai memproses uji materinya itu.
Padahal Effendi mengajukan ke MK agar putusannya diumumkan sebelum 9 April 2013 agar hasil putusan bisa diterapkan untuk Pemilu 2014. Namun akhirnya, putusan uji materi yang diajukan Effendi dibacakan MK pada 23 Januari 2014, dengan keterangan putusan itu diketok pada 26 Maret 2013. MK menyatakan, Pemilu serentak itu untuk Pemilu 2019, bukan untuk Pemilu 2014 sebagaimana yang diajukan Effendi.
Posting Komentar