"Kalau Kita Angkut Sampah yang Harusnya Diangkut Swasta "

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dengan tegas telah meminta Dinas Kebersihan untuk menyerahkan data berupa nama, nomor rekening dan nomor telepon anggota kebersihan di lapangan. Pria yang akrab disapa Ahok ini menduga ada keganjilan dari laporan kinerja pihak swasta oleh pihak terkait.

"Kita masih harus cek lagi. Kita sudah panggil untuk klarifikasi sama Bappeda. Dia nggak bisa bohong lah. Kita minta gaji langsung transfer ke bank, nggak ada lagi gaji pegawai di lapangan itu dibayar kontan," ujar Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (4/2/2014).

"Kita tahu sampah ini, masalahnya sudah menggurita. Apakah betul Bantar Gebang itu 6.500 ton perhari? Karena kita bayar di pintu Rp 120 ribu lebih. Makanya saya minta fotokopi BPKB dan STNK truk sampah swasta. Terus operasi di mana saja. Karena bisa saja selama ini truk kita yang 'disogok' untuk ngangkut jatahnya swasta. Jadi yang dibilangin DPRD ada benernya juga," imbuhnya.

Oleh karenanya, Ahok mengaku saat ini sedang giat melakukan pembenahan di tubuh Dinas PU, Transportasi dan Kebersihan. "Kita lagi keroyok itu dulu. Kan goblok sekali, kita punya truk sampah tapi ngangkutin sampah di wilayah yang sudah dikontrakkan kepada swasta," tutup Ahok.

"Dulu kita menyerahkan kepada swasta karena anggapannya tidak cukup, tapi di lapangan siapa yang sangka kalau swasta tidak mengambil di tempat itu terus warga teriak-teriak yang datang juga mobil sampahnya kita. Nah ini kan tidak betul juga. Terus apa betul Bantar Gebang itu setiap hari masuk 6.500 ton? Bagaimana kalau misalnya masuk hanya 4.500 ton? Siapa yang tau. Itu akan kita audit," paparnya.