Pengusaha logistik sibuk bersaing dengan BUMN dan BUMD

Jakarta - Pengusaha logistik lokal belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Selama ini para pengusaha lokal sibuk bersaing pengusaha logistik BUMN maupun BUMD.

"Ini yang kita harapkan dari pemerintah agar mendukung pengusaha lokal agar mereka bisa bersaing dengan musuh-musuh mereka di ASEAN. Tapi sekarang mereka harus berhadapan dengan usaha BUMN yang membuka usaha logistik. Itu sekarang kondisinya kalau menurut saya tidak fair," ujar Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita di Jakarta, Jumat (10/1).

Kunci utama mendukung sistem logistik nasional terletak pada sisi infrastruktur. Pengusaha sektor logistik menyayangkan, selama 5 tahun terakhir pembangunan infrastruktur logistik tak serius dilakukan.

"Kita tambal sulam yang ada saja. Kalau kita lihat kan double track itu makan waktu sampai 20 tahun lebih sampai sekarang belum selesai. Sementara kalau kita lihat gap dia untuk membangun jalan tol 1.000 Km dia makan cuma waktu 8 bulan," jelasnya.

Zaldy menyebutkan ada 3 hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong daya saing pengusaha logistik. Pertama soal SDM. Pengusaha lokal perlu meningkatkan SDM-nya.

Kedua, terkait insentif fiskal dari pemerintah maupun pendanaan dari perbankan. Dia mencontohkan perusahaan logistik dari Singapura dan Malaysia yang mampu terus melakukan investasi di Indonesia karena menggunakan pinjaman dari Bank Singapura yang bunganya hanya 1,5 persen. Sedangkan, pengusaha lokal dibebankan bunga pinjaman 11 persen.

"Dan yang ketiga, infrastruktur. Itu yang kita lihat belum bisa dapat semua itu. Pengusaha-pengusaha lokal kita juga susah bersaing dengan luar," ucapnya.

Mau tidak mau, pemerintah harus prioritaskan pembenahan infrastruktur. Selama ini dia melihat pemerintah tidak mengimplementasikan prioritas yang seharusnya dilakukan.

"Pelabuhan tersendat-sendat pembangunannya. Tidak ada prioritas dari pemerintah apa angkutan laut, darat atau Kereta api. Maunya semuanya dikerjakan tapi uangnya tidak. Maunya pemerintah buat prioritas dan harus dikerjakan," tegasnya.