DRADIOQU

Benhan yang Berkicau Misbakhun 'Perampok Century' Hadapi Vonis

Pengacara Menyayangkan Penahanan @benhan
Jakarta,DradioquDOTcom - Hari ini terdakwa kasus pencemaran nama baik Benny Handoko alias Benhan akan menghadapi vonis yang dijatuhkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang sebelumnya, Benhan berkeyakinan jika dirinya tidak bersalah.

"Sidang dengan agenda putusan yang akan dibacakan majelis hakim digelar pada tanggal 5 Februari 2014," ujar Hakim ketua Suprapto sambil mengetuk palu, di persidangan di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Rabu (22/1/2014) lalu.

Sebelumnya, Benhan dituntut hukuman percobaan 2 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fahmi Iskandar pada hari Rabu (8/1) lalu. Benhan dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Benny Handoko duduk di kursi pesakitan karena dilaporkan Misbakhun ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui jejaring sosial Twitter.

Dalam akun Twitternya @benhan, Benny Handoko menulis "Misbakhun sebagai perampok Bank Century.

"Saya yakin tidak melakukan pencemaran nama baik. Dan saya harap hakim tidak terjebak pada pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 UU RI Tahun 2008 tentang ITE," ujar Benhan, Rabu (22/1) lalu.

Siang Ini, Polisi Ajak Ido Lihat TKP Pembunuhan Feby Lorita di Bogor

Jakarta,DradioquDOTcom - Polres Jakarta Timur akan melakukan olah TKP di tempat eksekusi Feby Lorita (31) di Bojong Gede, Bogor. Pelaku, Asido April PS alias Ido akan dibawa serta ke TKP.

"Rencananya besok, Rabu (5/2) dilakukan olah TKP di Bojong Gede, Bogor pukul 14.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Selasa (4/2/2014).

Olah TKP akan dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Mulyadi Kaharni. Olah TKP dilakukan di Perumahan Puri Citayam Permai II Blok D4 RT 7/22 No 2 Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

Feby Lorita ditemukan tewas mengenaskan dalam bagasi mobil Nissan March bernopol F 1356 KA di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2014) lalu. Mobil tersebut sudah terparkir di lokasi sejak Sabtu (25/1) lalu, dalam kondisi accu sudah tidak terpasang.

Dari hasil autopsi, Feby tewas karena luka akibat benda tajam pada lehernya. Waktu kematian Feby lebih dari 24 jam sebelum jasadnya ditemukan.

Sebelum dibunuh, Feby juga ditonjok di bagian mukanya di Cawang, hingga rontok giginya. Wanita asal Bengkulu itu juga dipukul di bagian tengkuk saat bertengkar dengan Ido.

Jokowi: Desain Waduk Megamendung Sudah Ada Sejak 15 Tahun Lalu

Jakarta - Jika tak ada aral melintang, pembangunan 2 waduk di kecamatan Megamendung, Bogor Jawa Barat akan segera terealisasi. Meski belum jelas luasannya, Jokowi mengatakan desain waduk ini sudah lama ada di Kementerian PU.

"Perencanaannya di kemen PU sudah ada dari 15 tahun lalu," kata Gubernur DKI, Joko Widodo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (4/2/2014).

Selasa pagi, usai menanam di pinggir Telaga Saat yang juga hulu Kali Ciliwung, Bupati Bogor Rachmat Yasin mengajak Jokowi melihat dari jauh lahan pemukiman warga yang akan 'disulap' menjadi waduk.

Menurut Jokowi tak ada yang baru dari proyek ini. Pertemuan di Katulampa Bogor pada Januari lalu hanya mengangkat kembali ide-ide proyek yang sudah lama mengendap di Kementerian PU.

Belum ada angka pasti luasan waduk Megamendung ini. Hal tersebut disebabkan titik koordinat terbaru 2 waduk tersebut bergeser dari rancangan awal.

Misalnya saja angka luas wilayah waduk Ciawi yang tadinya 119 ha kini hanya seluas 107 ha. Hal yang sama mungkin juga terjadi di waduk Sukamahi yang ukurannya lebih kecil.

"Itu perkiraan belum fix. Masih ada perubahan. Kalau sertifikatnya sudah terkumpul semuanya, dihitung, baru ketahuan angkanya. Tapi kurang lebih sekitar 140 hektar. Untuk (waduk) Ciawi Sukamahi eh waduk Megamendung," ungkap Jokowi.Berdasarkan desain dari Kementerian PU, Jokowi menjelaskan posisi waduk Ciawi dan Sukamahi akan saling bersinggungan namun tak sejajar. Posisi waduk Sukamahi terletak di dataran yang lebih rendah dari waduk Ciawi. Luasnya pun masih lebih kecil.

Nanti diantara keduanya akan dihubungkan melalui daerah aliran sungai (DAS). "Nanti disambung (antar waduk) melalui aliran. Hanya nggak berdempetan. Berdekatan saja posisinya," terang mantan walikota Solo ini.

Pengerjaan fisik proyek ini memang rencanannya akan dimulai tahun 2015 oleh Kementerian PU. Dari pemkab Bogor masih terus mensosialisasikan pada warga terkait pembebasan lahan pada daerah tersebut.

Saat ini sudah ada 147 keluarga yang terdata bermukim di kawasan tersebut. Rencananya pembebasan lahan akan dimulai awal Maret dan ditargetkan rampung akhir tahun 2014.

"Saya kira ini pak bupati (Bogor) bilang tadi, Maret sudah mulai pembebasan lahan. Akhir tahun rampung, tahun depan fisiknya dah mulai. Semuanya harus rampung," sambungnya.

Pembangunan 2 waduk ini adalah salah satu point dari 3 poin utama dalam pertemuan Jokowi dan beberapa pejabat daerah sekitar Jakarta di Bendung Katulampa, Bogor. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan membangun 2 waduk di Bogor yakni waduk Ciawi dan Sukamahi yang kemudian diganti menjadi waduk Megamendung.

Merasa memiliki kepentingan atas pembangunan waduk tersebut, pemprov DKI mengglontorkan dana Rp 1,2 triliun untuk pembebasan lahannya. Jokowi pun merasa harus turun langsung secara aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembuatan waduk tersebut.

"Persoalan jelas, problem sudah jelas, jalan keluar sudah jelas. Kalau semangat semuanya, momentum itu jangan lewat. Push terus. Mari kita bekerja," pungkasnya.

Kelakar Ribuan Anggota KPU Soraki Ketua DKPP Prof Jimly: 'Huu..!!'

Jakarta - Ada kelakar menarik saat acara konsolidasi nasional KPU yang mengumpulkan 3.300 anggota KPU di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, rupanya menjadi pusat perhatian anggota KPU.

Peristiwa menarik perhatian itu bermula saat sekjen KPU Arief Rahman menyampaikan sambutan atas kehadiran para pejabat dari mulai KPU, Bawaslu, Kementerian, hingga DKPP yang diwakili ketua Jimly Asshiddiqie.

Nah, entah apa sebab ribuan ketua dan anggota KPU yang memadati Plenary Hall JCC itu, tiba-tiba bersorak saat nama ketua DKPP disebut dalam sambutan.

"Huu.!!!" sorak riuh anggota KPU dibarengi tawa.

Tak sampai di situ, sorakan yang awalnya hanya diteriakan beberapa orang dan menjadi masif itu, terjadi lagi saat ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan sambutannya.

"Sukses penyelenggaraan Pemilu tak hanya ditentukan oleh kinerja KPU, semua komponen yang hadir Bawaslu, DKPP, peserta pemilu..." pidato Husni tiba-tiba terhenti.

"Huuu...!!!" lagi sorai ribuan anggota KPU saat mendengar nama DKPP disebut"Mohon perhatian untuk tidak memecah konsentrasi profesor Jimly," timpal Husni disambut tawa hadirin.

"Saya ulangi, sukses penyelenggaraan Pemiluu tak hanya ditentukan kinerja KPU, tapi komponen yang hadir termasuk DKPP..." ulang Husni.

"Huu...!!!" kembali sorak anggota KPU pecah sambil tertawa.

"Peserta pemilu, pemerintah dan masyarakat turut menentukan kualitas dan hasil Pemilu," lanjut Husni tak hiraukan sorai 'pasukannya'.

Jika ditelisik, sorak untuk DKPP itu memang bukan tanpa sebab. DKPP sebagai lembaga yang menjaga etik penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu tercatat sudah banyak menjatuhkan sanksi kepada anggota KPU.

Sanski itu bahkan dalam bentuk pemberhentian tetap. Dalam catatan DKPP, selama tahun 2012 saja, DKPP sudah memecat sebanyak 31 pejabat KPU baik KPU di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sementara selama tahun 2013 DKPP memberhentikan 86 orang. Sehingga total sudah 117 anggota KPU diberhentikan DKPP karena melanggar etik penyelenggara. Mungkin itu sebab mengapa ketua DKPP disoraki anggota KPU.

PDIP Sebut Megawati Dikuntit Oleh Orang yang Diduga Intelijen

Jakarta - Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyebut unsur partainya kerap diawasi oleh orang yang diduga aparat intelijen. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah diikuti orang tak dikenal.

"Kemarin itu Bu Megawati, rumahnya dimasukin intelijen.'Saya mau numpang kencing, pak' gitu saja, masa numpang kencing?" ujar Tjahjo usai mengikuti acara konsolidasi anggota KPU di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Selain kejadian janggal tersebut, Tjahjo bercerita soal rangkaian mobil Megawati yang disusupi oleh orang-orang yang tak dikenal. Bahkan ada yang nekat ikut hingga Megawati berada di pesawat terbang.

"Ketum kami yang presiden ke-5 itu bisa disusupi, apalagi parpol yang lain?" tutur anggota komisi intelijen dan pertahanan DPR itu.

Tjahjo mengungkap kan hal itu sebagai warning bagi masyarakat umum dan parpol lain atas perilaku 'menyimpang' aparat intelijen tersebut. Tjahjo sendiri mengaku tidak tahu apa motif orang-orang tersebut.

"Ya kami tidak ingin mempermasalahkan. Pasti orang sudah menyusup di lambang partai kami, pimpinan kami, itu pasti punya niat yang nggak bagus. Mungkin hanya mau nyadap kek, atau mau mengikuti kemana," ungkapnya.

Ada empat poin yang menurut PDIP sebagai syarat demokrasi pada pemilu 2014. Pertama KPU dan Bawaslu netral. Kedua aparat keamanan seperti TNI dan Polri netral. Ketiga sistem IT KPU harus diperbaiki hingga transparan. Keempat peran intelijen harus dihilangkan.

"Makanya kemarin kami menolak Lemsaneg kan, karna Lemsaneg bagian dari intelijen. Akan lebih baik di luar, gitu saja," tutupnya.

Wanita Misterius Bentak Penyidik KPK Novel Baswedan Usai Geledah Rumah Atut

Bandung,Kontributor - Penyidik KPK Novel Baswedan terkejut sewaktu wanita paruh baya membentaknya. Sorot mata Novel seketika menatap tajam ke arah wajah wanita berkerudung itu. Keduanya berdebat singkat selepas KPK menggeledah aset Ratu Atut Chosiyah dan TB.Chaeri Wardana alias Wawan di Kota Bandung.

Insiden 'dadakan' mengejutkan wartawan ini berlangsung setelah tim KPK meninggalkan rumah berlantai dua milik aset Atut dan Wawan di Jalan Suryalaya Tengah V No.8A, RT 7 RW 4, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Selasa (4/2/2014).

Novel keluar melewati pagar rumah tersebut untuk masuk mobil. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Novel menaruh curiga terhadap wanita bekerudung merah motif berdiri tepat di depan rumah yang beres digeledah. "Ada apa," ucap wanita itu kepada wartawan.

Novel bereaksi. "Ibu siapa," tanya Novel.

Wanita ini tampak kikuk dan kaget. "Saya warga sini. Demi Allah," jawabnya.

Penasaran, Novel meminta wanita tersebut mengeluarkan identitasnya. "Boleh lihat identitasnya? kata Novel.

Dompet dari dalam tas dikeluarkan wanita itu sambil memberikan KTP kepada Novel. Kontan saja, sejumlah jurnalis televisi dan fotografer mengabadikan momen tersebut. Sorot cahaya lampu kamera dianggap wanita 'misterius' ini menganggu.
"Ini kok difoto. Jangan-jangan, suami saya nanti marah," pintanya.

Wanita tersebut geram. Dia tak terima sambil membentak Novel. "Nanti bapak (Novel) saya ini loh," ucapnya bernada tinggi.

Novel yang memegang dan membaca identitas wanita itu terlihat kaget. Novel sempat terpancing emosinya. "Ibu itu dilarang mengancam penyidik. Saya punya hak memeriksa identitas. Kalau ibu keberatan, silahkan komplain," ujar Novel sambil mengembalikan KTP.

Ucapan permintaan maaf terlontar dari mulut sang wanita itu. Dia bergegas melangkahkan kakiknya menuju mobil sedan warna gelap berpelat B yang sudah menanti di Jalan Suryalaya Tengah V. Mobil itu tancap gas.

Usai insiden tersebut, Novel bersama petugas KPK lainnya masuk mobil. "Silakan tanya ke Bang Johan (Jubir KPK)," jawab Novel sewaktu ditanya apa saja yang dibawa KPK dalam penggeledahan.

Rombongan KPK menggunakan tiga mobil, kembali putar arah menuju rumah Atut di Jalan Suryalaya IV No.1. Mereka masuk ke dalam rumah mentereng berukuran jumbo.

PDIP Sebut Dana Saksi Rp 700 M Ajang Parpol Galang Suara

Jakarta - Polemik dana saksi parpol Rp 700 miliar, tidak hanya soal 'intervensi' negara melalui APBN, tapi juga soal implikasi lain di tataran TPS. PDIP menilai dana saksi itu menjadi ajang baru parpol galang suara.

"Kalau ada uang kemudian mencari saksi, maka namanya penggalangan suara. Ada 545.778 TPS, maka ada 545.778 suara. Lalu apa bedanya dengan BLT, BLSM,?" ucap Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Arif Wibowo di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (4/2/2014).

Arif menjelaskan, saksi itu menjadi kewajiban tiap partai yang sifatnya sukarela. Sekalipun ada honor atau insentif bagi saksi, hal itu tak berarti keharusan.

"Saksi itu tugasnya mengamankan suara parpol, saksi fokus pengawasan di tempat pemungutan suara. Sementara dana saksi itu kebutuhan internal, kalau nggak ada ya nggak perlu diberi," ujarnya.

"(Dana saksi dibiayai APBN) itu sudah salah, sudah merusak. Idealnya tidak ada uang untuk saksi," imbuh wakil ketua komisi II itu.

Maka ketika pemerintah mendanai tiap saksi parpol Rp 100 ribu di TPS, bisa saja parpol menugaskan orang lain yang bukan pengurus atau simpatisan. Sehingga dengan dibayar dan bertugas jaga suara partai, ia juga menambah 1 suara untuk partai.

"Ada saksi itu kemungkinan berdasarkan pengalaman karena ada kecurangan. Saksi itu partisan, bukan ada uang ada saksi, tapi ada saksi beri pelatihan dan partai support dengan kebutuhan tertentu," paparnya.

"Kalau Kita Angkut Sampah yang Harusnya Diangkut Swasta "

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dengan tegas telah meminta Dinas Kebersihan untuk menyerahkan data berupa nama, nomor rekening dan nomor telepon anggota kebersihan di lapangan. Pria yang akrab disapa Ahok ini menduga ada keganjilan dari laporan kinerja pihak swasta oleh pihak terkait.

"Kita masih harus cek lagi. Kita sudah panggil untuk klarifikasi sama Bappeda. Dia nggak bisa bohong lah. Kita minta gaji langsung transfer ke bank, nggak ada lagi gaji pegawai di lapangan itu dibayar kontan," ujar Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (4/2/2014).

"Kita tahu sampah ini, masalahnya sudah menggurita. Apakah betul Bantar Gebang itu 6.500 ton perhari? Karena kita bayar di pintu Rp 120 ribu lebih. Makanya saya minta fotokopi BPKB dan STNK truk sampah swasta. Terus operasi di mana saja. Karena bisa saja selama ini truk kita yang 'disogok' untuk ngangkut jatahnya swasta. Jadi yang dibilangin DPRD ada benernya juga," imbuhnya.

Oleh karenanya, Ahok mengaku saat ini sedang giat melakukan pembenahan di tubuh Dinas PU, Transportasi dan Kebersihan. "Kita lagi keroyok itu dulu. Kan goblok sekali, kita punya truk sampah tapi ngangkutin sampah di wilayah yang sudah dikontrakkan kepada swasta," tutup Ahok.

"Dulu kita menyerahkan kepada swasta karena anggapannya tidak cukup, tapi di lapangan siapa yang sangka kalau swasta tidak mengambil di tempat itu terus warga teriak-teriak yang datang juga mobil sampahnya kita. Nah ini kan tidak betul juga. Terus apa betul Bantar Gebang itu setiap hari masuk 6.500 ton? Bagaimana kalau misalnya masuk hanya 4.500 ton? Siapa yang tau. Itu akan kita audit," paparnya.
 
Copyright © 2013. DRADIOQU.COM - All Rights Reserved
Design by Gusti Putu Adnyana Powered by idblogsite.com